BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR ….. TAHUN 2023

TENTANG    

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

Menimbang  :	a.

b.

c.	a.	bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 242 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, dan pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD untuk di evaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 14 bulan September tahun 2023;
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2023.	

Mengingat 	:	1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	
		2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang     Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);	
		3.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang     Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );	
		4.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor104, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4421);	
		5.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang     Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);	
		6.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang     Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);	
		7.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);	
		8.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);	
		9.	Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4028);	
		10.	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005  tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 5340);	
		11.	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005  tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);	
			12.	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);	
		13.	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);	
		14.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);	
		15.	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);	
		16.	Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaam Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);	
		17.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang     Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);	
		18.	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);	
		19.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);	
		20.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);	
		21.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Angaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Angaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);	
		22.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781;)	
		23.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);	
		24.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);	
		25.	Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 102);	

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
dan
BUPATI LOMBOK UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	
:	
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATANAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023	

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.	Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2.	Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
3.	Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara.
4.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.	Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6.	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7.	Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8.	Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan, yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
9.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp966.567.141.147 bertambah sebesar Rp65.497.537.177 sehingga menjadi Rp 1.032.064.678.324 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Daerah				
	a. Semula	Rp.	958.767.141.147		
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	50.043.123.190		
	Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp.	1.008.810.264.337	

2.	Belanja Daerah				
	a.	Semula
b.	Bertambah/(berkurang)	Rp.
Rp.	959.917.141.147
65.497.537.177		
	Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp.	1.025.414.678.324	
				
3.	Pembiayaan Daerah
a.	Penerimaan Pembiayaan
-	Semula
-	Bertambah/(berkurang)				
		
Rp.
Rp.	
7.800.000.000
15.454.413.987		
	Jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan	Rp.	23.254.413.987	
	b.	Pengeluaran Pembiayaan
-	Semula
-	Bertambah/(berkurang)	
Rp.
Rp.	
6.650.000.000
0			
	Jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan	Rp.	6.650.000.000	
	Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	16.604.413.987	
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0	

Pasal 4

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1, bersumber dari:

1.	Pendapatan Asli Daerah				
	a.	Semula	Rp.	175.000.000.000		
	b.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	22.777.250.515		
	Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	197.777.250.515	

2.	Pendapatan Transfer				
	a.	Semula
b.	Bertambah/(berkurang)	Rp.
Rp.	779.914.141.14727.265.872.675		
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	807.180.013.822	

3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
	Semula
Bertambah/(berkurang)	Rp.
Rp.	3.853.000.000
0		
	Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	3.853.000.000	

Pasal 5

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 angka 1 bersumber dari:

1.	Pajak Daerah				
	-	Semula
-	Bertambah/(berkurang)	Rp.
Rp.	85.571.122.07013.038.575.071		
	Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.	98.609.697.141	

2.	Retribusi Daerah				
	-	Semula	Rp.	11.812.239.570		
	-	Bertambah/(berkurang)	Rp.	3.156.589.835		
	Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	14.968.829.405	

3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
	-	Semula
-	Bertambah/(berkurang)	Rp.
Rp.	3.406.401.527
2.357.337.752		
	Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah
setelah perubahan
	Rp.	5.763.739.279	
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah			
	-	Semula
-	Bertambah/(berkurang)	Rp.
Rp.	74.210.236.833
4.224.747.857		
	Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	78.434.984.690	

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2, bersumber dari:

1.	Transfer Pemerintah Pusat					
	-	Semula
-	Bertambah/(berkurang)	Rp.
Rp.	714.400.324.000
27.265.872.675		
	Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp.	741.666.196.675	

2.	Transfer Antar Daerah					
	-	Semula
-	Bertambah/(berkurang)	Rp.
Rp.	65.513.817.147
0		
	Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp.	65.513.817.147	

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3, bersumber dari:

1.	Pendapatan Hibah					
	-	Semula
-	Bertambah/(berkurang)	Rp.
Rp.	3.853.000.000
0		
	Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.	3.853.000.000	

2.	Dana Darurat					
	-	Semula
-	Bertambah/(berkurang)	Rp.
Rp.	0
0		
	Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp.	0	

3.	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan	
	-	Semula
-	Bertambah/(berkurang)	Rp.
Rp.	0
0	
	
	Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
setelah perubahan	Rp.	0	

Pasal 6

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2, terdiri atas:

1.	Belanja Operasi					
	-	Semula
-	Bertambah/(berkurang)	Rp.
Rp.	664.352.816.306
44.222.731.085		
	Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp.	708.575.547.791	

2.	Belanja Modal				
	-	Semula
-	Bertambah/(berkurang)	Rp.
Rp.	175.339.399.677
18.219.546.868		
	Jumlah modal setelah perubahan	Rp.	193.558.946.545	

3.	Belanja Tidak Terduga				
	-	Semula
-	Bertambah/(berkurang)	Rp.
Rp.	3.127.000.000
0		
	Jumlah tidak terduga setelah perubahan
	Rp.	3.127.000.000	
4.	Belanja Transfer					
	-	Semula
-	Bertambah/(berkurang)	Rp.
Rp.	117.097.925.164
3.055.259.224		
	Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.	120.153.184.388	

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 semula direncanakan sebesar Rp959.917.141.147 (sembilan ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh belas juta seratus empat puluh satu ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) menjadi Rp1.025.414.678.324 terdiri atas:
1.	Belanja Operasional	Rp.	44.222.731.085	
2.	Belanja Modal	Rp.	18.219.546.868	
3.	Belanja Tidak Terduga	Rp.	3.127.000.000	
4.	Belanja Transfer	Rp.	3.055.259.224	
		Rp.	120.153.184.388	

Pasal 8

Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka 1, terdiri atas:

a.	Belanja pegawai
-	Semula
-	Bertambah/(Berkurang)	
Rp.
Rp.	
359.080.141.641
5.271.820.586		
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.	353.808.321.055	
b.	Belanja barang dan jasa
-	Semula
-	Bertambah/(Berkurang)	
Rp.
Rp.	
290.610.605.193
46.616.866.161		
Jumlah belanja belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	337.227.471.354	
c.	Belanja bunga
-	Semula
-	Bertambah/(Berkurang)	
Rp.
Rp.	
0
0		
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.	0	
d.	Belanja subsidi
-	Semula
-	Bertambah/(Berkurang)	
Rp.
Rp.	
2.000.000.000
0		
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	2.000.000.000	
e.	Belanja hibah
-	Semula
-	Bertambah/(Berkurang)	
Rp.
Rp.	
12.662.069.472
2.877.685.510		
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	15.539.754.982	
f.	Belanja bantuan sosial
-	Semula
-	Bertambah/(Berkurang)	
Rp.
Rp.	
0
0		
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	0	

Pasal 9

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka 2, terdiri atas:

a.	Belanja modal tanah
-	Semula
-	Bertambah/(Berkurang)	
Rp.
Rp.	
22.489.435.120
3.563.488.278		
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.	26.052.923.398	
b.	Belanja modal peralatan dan mesin	
-	Semula
-	Bertambah/(Berkurang)	Rp.
Rp.	19.913.663.392
6.668.626.005		
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan
	Rp.	26.582.289.397	
c.	Belanja modal gedung dan bangunan	
-	Semula
-	Bertambah/(Berkurang)	Rp.
Rp.	76.764.989.299
(6.955.122.942)		
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp.	69.809.866.357	
d.	Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	
-	Semula
-	Bertambah/(Berkurang)	Rp.
Rp.	47.598.193.685
14.467.335.857		
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp.	62.065.529.542	
e.	Belanja modal aset tetap lainnya
-	Semula
-	Bertambah/(Berkurang)	
Rp.
Rp.	
8.573.118.181
475.219.670		
Jumlah belanja modal modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	9.048.337.851	
f.	Belanja modal aset tidak terwujud
-	Semula
-	Bertambah/(Berkurang)	

Rp.
Rp.	

0
0		
Jumlah belanja  modal  modal  aset  tidak  terwujud setelah perubahan	Rp.	0	

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka 3, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

Belanja tidak terduga
-	Semula
-	Bertambah/(Berkurang)	

Rp.
Rp.	

3.127.000.000
0		
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	3.127.000.000	

Pasal 11

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka 4, terdiri atas:

a.	Belanja bagi hasil
-	Semula
-	Bertambah/(Berkurang)	
Rp.
Rp.	
9.738.336.164
3.093.241.424		
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	12.831.577.588	
b.	Belanja bantuan keuangan
-	Semula
-	Bertambah/(Berkurang)	
Rp.
Rp.	
107.359.589.000
37.982.200		
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	107.321.606.800	

Pasal 12

Anggaran pembiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, terdiri atas:

a.	Penerimaan pembiayaan
-	Semula
-	Bertambah/(Berkurang)	
Rp.
Rp.	
7.800.000.000
15.454.413.987		
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	23.254.413.987	
b.	Pengeluaran pembiayaan
-	Semula
-	Bertambah/(Berkurang)	
Rp.
Rp.	
6.650.000.000
0		
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	6.650.000.000	

Pasal 13

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a, terdiri atas:

a.	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	
-	Semula
-	Bertambah/(Berkurang)	Rp.
Rp.	7.800.000.000
15.454.413.987		
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp.	23.254.413.987	
b.	Pencairan dana cadangan
-	Semula
-	Bertambah/(Berkurang)	
Rp.
Rp.	
0
0		
Jumlah pencairan dana cadangan perubahan setelah	Rp.	0	
c.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	
-	Semula
-	Bertambah/(Berkurang)	Rp.
Rp.	0
0		
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0	
d.	Penerimaan pinjaman daerah
-	Semula
-	Bertambah/(Berkurang)	
Rp.
Rp.	
0
0		
Jumlah penerimaan pinjaman daerah perubahan setelah	Rp.	0	
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	
-	Semula
-	Bertambah/(Berkurang)	Rp.
Rp.	0
0		
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0	
f.	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
-	Semula
-	Bertambah/(Berkurang)	Rp.
Rp.	0
0		
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	0	

Pasal 14

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b, terdiri atas:

a.	Pembentukan dana cadangan
-	Semula
-	Bertambah/(Berkurang)	
Rp.
Rp.	
0
0		
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.		
b.	Penyertaan modal daerah
-	Semula
-	Bertambah/(Berkurang)	
Rp.
Rp.	
6.650.000.000
0		
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.	6.650.000.000	
			
c.	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	
-	Semula
-	Bertambah/(Berkurang)	Rp.
Rp.	0
0		
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.	0	
d.	Pemberian pinjaman daerah
-	Semula
-	Bertambah/(Berkurang)	
Rp.
Rp.	
0
0		
Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0	
e.	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
-	Semula
-	Bertambah/(Berkurang)	Rp.
Rp.	0
0		
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	0	

Pasal 15

(1)	Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2023.
(2)	Apbila Perda Perubahan APBD telah ditetapkan maka dimasukkan dalam pencatatan LRA;
(3)	Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.	Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b.	Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c.	Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(4)	Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.	Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b.	Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c.	Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
d.	Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara ini terdiri dari:
1.	Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2.	Lampiran II 	Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.	Lampiran III 	Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4.	Lampiran IV 	Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5.	Lampiran V 	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.	Lampiran VI 	Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7.	Lampiran VII 	Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8.	Lampiran VIII 	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9.	Lampiran IX	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10.	Lampiran X	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11.	Lampiran XI	Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 17

Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 18

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabuapaten Lombok Utara;

Ditetapkan di Tanjung
Pada tanggal …….. September 2023 

BUPATI LOMBOK UTARA,

H. DJOHAN SJAMSU
Diundangkan di Tanjung
Pada tanggal ……. September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ANDING DUWI CAHYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2023 NOMOR …….